Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan perekonomian suatu negara. Namun proses pembangunan tersebut seringkali menimbulkan tantangan besar, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup.

Ruang terbuka hijau dan area vital lainnya seperti kawasan konservasi, resapan air, dan jalur hijau memiliki peran krusial dalam menjaga ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) memegang peranan penting dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak mengganggu keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan area vital lainnya.

Peran BPN dalam Penataan Ruang dan Perlindungan RTH

BPN memiliki tugas dan fungsi dalam penataan ruang dan pengelolaan pertanahan di Indonesia. Salah satu peran utamanya adalah memastikan bahwa alokasi ruang untuk pembangunan infrastruktur tidak mengorbankan keberadaan RTH dam area vital lainnya.

Melalui kebijakan dan regulasi yang ada, BPN berupaya untuk menjaga agar setiap rencana pembangunan mempertimbangkan aspek lingkungan, termasuk perlindungan terhadap RTH.

Salah satu regulasi penting yang dikeluarkan oleh BPN adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Peraturan ini mengatur tentang penyediaan dan pemanfaatan RTH, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana.

Penyediaan RTH dilakukan oleh pemerintah daerah untuk RTH publik dan masyarakat untuk RTH privat. Melalui peraturan ini, BPN memastikan bahwa setiap pembangunan infrastruktur memperhatikan dan menjaga keberadaan RTH sebagai bagian integral dari tata ruang wilayah.

Kolaborasi dengan Kementrian dan Pemerintah Daerah

Untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak mengganggu RTH dan area vital lainnya, BPN melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURR), serta pemerintah daerah. Kolaborasi ini bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Sebagai contoh, dalam pembangunan infrastruktur hijau, BPN bersama dengan KLHK dan PUPR mengembangkan pendekatan ekosistem yang mempertimbangkan keberadaan RTH dan area vital lainnya.

Pendekatan ini memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak merusak ekosistem yang ada, melainkan mengakomodir kepentingan habitat yang ada. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat berlangsung tanpa mengorbankan keberadaan RTH dan area vital lainnya.

Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan dan Pengelolaan

Dalam era digital saat ini, BPN memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dalam pengawasan dan pengelolaan pertanahan. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Sistem Informasi Geografis (SIG) yang memungkinkan pemantauan dan analisis spasial terhadap penggunaan lahan, termasuk RTH dan area vital lainnya.

Pendidikan dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Selain regulasi dan teknologi, peran serta masyarakat juga sangat penting dalam menjaga keberadaan RTH dan area vital lainnya. BPN aktif melakukan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat me ngenai pentingnya RTH dan dampak negative dari konversi lahan hijau menjadi lahan terbangun.

Melalui berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, dan kampanye publik, BPN nberusaha meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga RTH sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam menjaga keberadaan RTH dan area vital lainnya dalam pembangunan infrastruktur masih tetap ada. Laju urbanisasi yang tinggi, kebutuhan akan lahan untuk pembangunan, dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi. Namun, dengan komitmen yang kuat dari BPN, kolaborasi dengan berbagai pihak, pemanfaatan teknologi, dan pasrtisipasi aktif masyarakat, diharapkan tantangan tersebut dapat diatasi.

Ke depan, BPN berencana untuk terus mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung pelestarian RTH dan area vital lainnya. Peningkatan kualitas layanan pertanahan, penguatan regulasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi fokus utama dalam upaya menjaga keberadaan RTH dan area vital lainnya dalam pembangunan infrastruktur.

Kesimpulan

BPN memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak mengganggu ruang terbuka hijau dan area vital lainnya. Melalui websitenya pastibpn.id dan regulasi yang jelas, kolaborasi dengan berbagai pihak, pemanfaatan teknologi, dan pasrtisipasi masyarakat, BPN berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan.