Transformasi organisasi massa (ormas) Gerakan Rakyat menjadi partai politik kembali memunculkan satu pertanyaan besar dalam lanskap politik nasional. Bisakah gerakan ini membuka jalan bagi Anies Baswedan menuju pemilihan Presiden 2029?

Setelah gagal melaju ke putaran kemenangan pada pilpres 2024, Anies tetap menjadi figur dengan basis dukungan yang nyata. Namun, jalan menuju 2029 tampak jauh dari mudah, baik bagi Anies maupun bagi Gerakan Rakyat itu sendiri.

Secara politik Anies masih memiliki modal penting. Ia berhasil memosisikan diri sebagai simbol perubahan dan perlawanan terhadap status quo, terutama di kalangan pemilih perkotaan, kelas menengah, serta pemilih muda yang kritis.

Narasi”gerakan rakyat” yang diusung Anies selama p;ilpres 2024 menunjukkan bahwa sukungan politik tidak selalu lahir dari struktur partai besar, melainkan dari mobilisasi akar rumput dan sentiment publik. Inilah ruang yang coba diisi oleh Gerakan Rakyat.

Namun, perubahan dari ormas partai politik bukan perkara sederhana. Dari sisi legalitas, Gerakan Rakyat harus memenuhi persayaratan administratif yang ketat, kepengurusan di seluruh provinsi, kabupaten / kota keterwakilan perempuan, hingga verifikasi factual oleh KPU.

Proses ini memakan waktu, biaya, dan konsistensi organisasi yang tinggi. Banyak ormas gagal melampaui tahap ini karena lemahnya struktur dan konflil internal.

Selain itu, tantangan electoral juga tidak kalah berat. Untuk dapat mengusung calon presiden, partai atau gabungan partai harus memenuhi ambang batas pencalonan presiden , kecuali aturan tersebut diubah oleh Mahkamah Konstitusi atau DPR.

Tanpa kursi signifikan di DPR hasil Pemilu 2029, Gerakan Rakyat berpotensi kembali terjebak pasa posisi yang sama: memiliki tokoh populer, tetapi minim kendaraan politik yang sah.

Jalan terjal Anies Baswedan juga terlihat dari koalisi. Partai-partai besar cenderung pragmatis dan berhitung pada peluang menang, bukan semata popularitas tokoh. Anies yang sering dipersepsikan sebagai figure “di luar lingkar kekuasaan” harus menghadapi realitas bahwa politik electoral Indonesia masih sangat bergantung pada oligarki pasrtai dan kekuatan logistik.

Gerakan Rkyat, jika tidak mampu menembus sistem ini, berisiko hanya menjadi mesin mobilitas tanpa daya tawar nyata.

Meski demikian, peluang belum sepenuhnya tertutup. Jika Gerakan Rakyat mampu bertransformasi menjadi partai yang modern, inklusif, dan konsisten memperjuangkan isu-isu politik, seperti keadilan sosial, tata kelola pemerintahan dan demokrasi, maka is dapat menjadi alternative serius ti tengah kejenuhan publik terhadap partai lama.

Dalam scenario ini, Anies Baswedan bisa tampil bukan hanya sebagai kandidat, tetapi sebagai simbol konsolidasi politik rakyat.

Pada akhirnya, pertanyaan “bisakah gerakan rakyat membawa Anies ke Pemilu 2029?” tidak bergantung pada popularitas Anies, melainkan pada kemampuan Gerakan Rakyat menavigasi rimba hukum, electoral, dan realitas politik Indonesia. Tanpa itu, gerakan rakyat ini berisiko tinggal sebagai romantisme politik, bukan kekuatan pemenang.