Pendidikan kedokteran memiliki peran strategis dalam sistem kesehatan suatu negara. Dokter adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga ketersediaan tenaga medis yang berkualitas dan merata menjadi kebutuhan utama.

Atas dasar inilah Undang-Undang Pendidikan Kedokteran disusun, dengan tujuan agar pendidikan kedokteran dapat diselenggarakan secara terstandar, bermutu, dan terjangkau. Harapannya jelas jika biaya pendidikan dokter dapat ditekan, maka biaya layanan kesejatan kepada masyarakat pun menjadi lebih murah dan merata. Namun realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang berlawanan.

Saat ini biaya pendidikan di fakultas kedokteran justru tergolong sangat tinggi. Di banyak perguruan tinggi, total biaya yang harus dikeluarkan mahasiswa untuk menempuh pendidikan kedokteran bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan, tidak jarang nilainya setara dengan harga sebuah mobil mewah seperti Toyota Alpahrd.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, mengaoa pendidikan kedoktreran yang seharusnya dibuat terjangkau justru menjadi salah satu program studi termahal di Indonesia?

Tingginya biaya pendidikan kedokteran berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap profesi dokter. Mahasiswa dari keluarga menengah ke bawah semakin sulit untuk masuk dan bertahan di fakultas kedokteran, meskipun memiliki kemampuan akademik yang memadai.

Akibatnya, profesi dokter berpotensi menjadi profesi yang didominasi oleh kalangan tertentu saja, bukan berdasarkan kompetensi semata. Hal ini bertentangan dengan semangat keadilan sosial dan pemerataan kesempatan pendidikan.

Salah satu akar permasalahan yang sering disoroti adalah mahalnya biaya operasional pendidikan kedokteran. Fakultas kedokteran membutuhkan fasilitas laboratorium, peralatan medis, rumah sakit pendidikan, serta dosen dan tenaga ahli dengan kualifikasi tinffi. Semua komponen ini memang memerlukan biaya besar. Namun, persoalannya adalah bagaimana beban biaya tersebut dialokasikan. Ketika sebagian besar biaya dibebankan langsung kepada mahasiswa melalui uang kuliah tunggal, sumbangan pengembangan institusi, dan berbagai pungutan lain, maka pendidikan kedokteran menjadi sangat mahal.

Selain itu, implementasi kebijakan pendidikan kedokteran belum sepenuhnya sejalan dengan semangat undang-undang yang ada. Regulasi yang bertujuan menekan biaya sering kali tidak diiringi dengan dukungan anggaran negara yang memadai.

Keterbatasan subsidi dan pendaaan dari pemerintah membuat perguruan tinggi mencari sumber pembiayaan alternative, yang pada akhirnya dibebankan kepada mahasiswa. Di sinilah terjadi kesenjangan antara tujuan regulasi dan realitas pelaksanaan.

Faktor lain yang turut berkontribusi adalah komersialisasi pendidikan tinggi. Dalam sistem pendidikan yang semakin kompetitif, sebagian institusi cenderung memposisikan fakultas kedokteran sebagai “program unggulan” yang bernilai ekonomi tinggi.

Akibatnya, biaya pendidikan ditetapkan bukan hanya berdasarkan kebutuhan akademik, tetapi juga pertimbangan pasar dan presisi insititusi. Praktik ini semakin menjauhkan pendidikan kedokteran dari prinsip keterjangkauan.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya akan berlanjut pada mahalnya biaya kesehatan. Dokter yang menempuh pendidikan dengan biaya sangat tinggi tentu menghadapi tekanan ekonomi setelah lulus. Hal ini secara tidak langsung dapat memengaruhi struktur biaya layanan kesehatan, sehingga tujuan awal undang-undang untuk menciptakan layanan kesehatan yang terjangkau menjadi sulit tercapai.

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk mencari akar permasalahan tingginya biaya pendidikan kedokteran. Pemerintah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan terkait harus duduk bersama untuk meninjau ulang sistem pendanaan, transparansi biaya, serta peran negara dalam menjamin akses pendidikan kedokteran yang adil.